Apa Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

5 min read Jun 26, 2024
Apa Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara: Menelisik Landasan Hukum yang Kokoh

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Di sini, warga negara dapat menggugat keputusan atau tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (B/PTUN) yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, apa sebenarnya dasar hukum yang menjadi landasan kuat bagi keberadaan dan fungsi PTUN?

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai keberadaan dan tata cara pelaksanaan PTUN. UU ini memuat berbagai hal penting, antara lain:

  • Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara: UU ini secara jelas mendefinisikan PTUN sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul antara warga negara dengan B/PTUN.
  • Kewenangan PTUN: UU ini menetapkan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tentang:
    • Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): Keputusan yang dibuat oleh B/PTUN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
    • Tindakan Tata Usaha Negara (TTUN): Tindakan yang dilakukan oleh B/PTUN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
  • Prosedur Peradilan: UU ini mengatur prosedur yang harus ditempuh dalam proses persidangan PTUN, mulai dari tahap gugatan hingga putusan.
  • Pembatalan KTUN/TTUN: UU ini memberikan kewenangan kepada PTUN untuk membatalkan KTUN/TTUN yang terbukti melanggar hukum.

Peraturan Perundang-undangan Pelengkap

Selain UU Nomor 5 Tahun 1986, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang melengkapi dan mendukung pelaksanaan PTUN, antara lain:

  • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: UU ini mendorong transparansi dan akuntabilitas B/PTUN, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan sengketa.
  • UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: UU ini mengatur prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan warga negara.
  • Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Perma ini memberikan panduan teknis kepada hakim PTUN dalam memeriksa dan memutus sengketa.

Pentingnya Dasar Hukum yang Kokoh

Dasar hukum yang kuat merupakan pondasi penting bagi keberlangsungan PTUN. Keberadaan dan fungsi PTUN harus dibangun di atas landasan hukum yang jelas, terstruktur, dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk:

  • Menjamin kepastian hukum: Dasar hukum yang kuat memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam menyelesaikan sengketa dengan B/PTUN.
  • Memperkuat legitimasi PTUN: Dasar hukum yang kokoh meningkatkan legitimasi dan kredibilitas PTUN di mata publik.
  • Menjamin transparansi dan akuntabilitas: Dasar hukum yang terbuka mendorong transparansi dan akuntabilitas B/PTUN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kesimpulan

Dasar hukum yang kokoh merupakan pondasi penting bagi keberlangsungan PTUN. UU Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan pelengkap lainnya menjamin keberadaan dan fungsi PTUN sebagai lembaga peradilan yang berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Latest Posts