Alasan Dapat Dilakukannya Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (pkp) Adalah

6 min read Jun 24, 2024
Alasan Dapat Dilakukannya Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (pkp) Adalah

Alasan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan sebuah status yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Status PKP ini memberikan sejumlah keuntungan bagi pengusaha, seperti hak untuk memotong dan mengkreditkan PPN. Namun, status PKP ini dapat dicabut jika pengusaha tidak lagi memenuhi persyaratan atau melakukan pelanggaran terkait pajak.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan:

1. Tidak Memenuhi Syarat Permohonan PKP

Sejak awal, PKP diberikan berdasarkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pencabutan dapat terjadi jika pengusaha tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut, seperti:

  • Omset penjualan tidak mencapai batas minimum: Batas minimum omset penjualan yang ditentukan untuk menjadi PKP biasanya bervariasi tergantung jenis usaha dan peraturan yang berlaku. Jika omset penjualan pengusaha turun di bawah batas minimum, status PKP-nya dapat dicabut.
  • Tidak menjalankan kegiatan usaha: Jika pengusaha tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya atau menghentikan usahanya, status PKP-nya dapat dicabut.
  • Tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada faktur: Kewajiban pengusaha PKP adalah mencantumkan NPWP pada faktur yang diterbitkan. Jika pengusaha tidak mencantumkan NPWP pada faktur, status PKP-nya dapat dicabut.
  • Tidak memenuhi persyaratan khusus untuk jenis usaha tertentu: Beberapa jenis usaha memiliki persyaratan khusus untuk menjadi PKP. Jika pengusaha tidak memenuhi persyaratan khusus tersebut, status PKP-nya dapat dicabut.

2. Pelanggaran Pajak

Pelanggaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha PKP dapat menjadi alasan kuat untuk pencabutan status PKP. Berikut beberapa pelanggaran pajak yang dapat mengakibatkan pencabutan:

  • Tidak melaporkan dan/atau membayar PPN: PKP memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar PPN yang dipungut dari pembeli. Jika pengusaha tidak melaporkan dan/atau membayar PPN secara tepat waktu, status PKP-nya dapat dicabut.
  • Membuat faktur pajak fiktif: Faktur pajak fiktif merupakan faktur yang dibuat tanpa dasar transaksi sebenarnya. Jika pengusaha membuat faktur pajak fiktif, status PKP-nya dapat dicabut.
  • Melakukan manipulasi data: Manipulasi data, seperti mengurangi omset penjualan atau memanipulasi nilai PPN, dapat menjadi alasan pencabutan status PKP.
  • Tidak melunasi tunggakan pajak: PKP wajib membayar semua tunggakan pajak yang terutang. Jika pengusaha tidak melunasi tunggakan pajaknya meskipun telah diberikan kesempatan untuk melunasinya, status PKP-nya dapat dicabut.

3. Perubahan Status Perpajakan

Perubahan status perpajakan yang terjadi pada pengusaha PKP juga dapat mengakibatkan pencabutan status PKP. Contohnya:

  • Perubahan status badan hukum: Jika status badan hukum pengusaha berubah menjadi non-badan hukum atau bentuk usaha lain, status PKP-nya dapat dicabut.
  • Penggabungan atau pemisahan usaha: Penggabungan atau pemisahan usaha dapat menyebabkan perubahan status perpajakan yang mempengaruhi status PKP.

4. Permintaan Sendiri

Pengusaha PKP dapat mengajukan permintaan pencabutan status PKP secara sukarela. Hal ini biasanya dilakukan jika pengusaha tidak ingin lagi memungut PPN karena berbagai alasan, seperti perubahan jenis usaha atau penghentian usaha.

Dampak Pencabutan Status PKP

Pencabutan status PKP memiliki beberapa dampak bagi pengusaha, antara lain:

  • Kehilangan hak untuk memotong dan mengkreditkan PPN: Pengusaha yang tidak lagi berstatus PKP tidak dapat lagi memotong dan mengkreditkan PPN pada pembelian barang dan jasa.
  • Kehilangan kewajiban memungut PPN: Pengusaha yang tidak lagi berstatus PKP tidak lagi diwajibkan memungut PPN dari pembeli.
  • Harus melepaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PKP: Pengusaha yang dicabut status PKP-nya harus melepaskan NPWP PKP dan menggunakan NPWP biasa.

Kesimpulan

Pencabutan status PKP merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pengusaha yang telah terdaftar sebagai PKP. Memahami alasan pencabutan status PKP, memahami kewajiban sebagai PKP, serta mematuhi peraturan perpajakan adalah hal penting untuk mencegah pencabutan status PKP.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, konsultasikan dengan pihak yang berwenang di bidang perpajakan.