1169/kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)

4 min read Jun 27, 2024
1169/kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)

Memahami Peraturan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) merupakan aturan penting yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha sewa guna atau leasing di Indonesia.

Tujuan dari PMK ini adalah untuk menata dan mengatur kegiatan usaha leasing agar dapat berjalan secara teratur, transparan, dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan pihak-pihak terkait.

Dalam artikel ini, kita akan membahas poin-poin penting dari PMK No. 1169/KMK.01/1991, termasuk:

  • Definisi Sewa Guna Usaha
  • Jenis-jenis Sewa Guna Usaha
  • Syarat-syarat Perusahaan Leasing
  • Kewajiban Perusahaan Leasing
  • Peranan PMK dalam Perekonomian

Definisi Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak pertama (perusahaan leasing) menyewakan suatu barang kepada pihak kedua (pengguna) untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati.

Setelah masa sewa berakhir, pengguna dapat memilih untuk membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan, mengembalikan barang tersebut, atau memperpanjang masa sewa.

Jenis-jenis Sewa Guna Usaha

PMK No. 1169/KMK.01/1991 membagi sewa guna usaha menjadi dua jenis:

  • Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
    • Pengguna memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut setelah masa sewa berakhir.
  • Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
    • Pengguna tidak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut setelah masa sewa berakhir.

Syarat-syarat Perusahaan Leasing

Perusahaan leasing yang ingin beroperasi di Indonesia harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

  • Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan.
  • Memiliki modal disetor minimal Rp1 miliar.
  • Memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.
  • Memiliki tenaga profesional yang terampil dan berpengalaman.

Kewajiban Perusahaan Leasing

Perusahaan leasing memiliki kewajiban untuk:

  • Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
  • Melakukan kegiatan usaha secara profesional dan bertanggung jawab.
  • Menyediakan informasi yang benar dan akurat kepada pengguna.
  • Melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan secara berkala.

Peranan PMK dalam Perekonomian

PMK No. 1169/KMK.01/1991 memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara:

  • Memudahkan akses terhadap barang modal.
  • Meningkatkan investasi dalam berbagai sektor.
  • Membuka lapangan kerja baru.

Kesimpulan

PMK No. 1169/KMK.01/1991 merupakan regulasi penting yang menetapkan aturan dan standar untuk kegiatan sewa guna usaha (leasing) di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan melindungi kepentingan baik perusahaan leasing maupun pengguna.

Dengan memahami aturan-aturan yang tertuang dalam PMK No. 1169/KMK.01/1991, diharapkan kegiatan usaha leasing dapat berjalan secara teratur, transparan, dan berkeadilan.